Wednesday, November 4, 2015

Sejarah Perjanjian Renville dan Isi Perjanjian Renville

loading...

Sejarah Perjanjian Renville


Di luar negeri, agresi Militer Belanda I mendapat reaksi keras. Wakil-wakil India dan Australia di PBB mengajukan usul agar permasalahan Indonesia di bahas di dewan keamanan. Uni Soviet juga memberikan dukungannya. Akan tetapi, Amerika memberikan peranan yang sangat besar yang menekan Belanda untuk melaksanakan  perundingan dengan RI.
Terbentuknya perjanjian Renville mengalami sejarah yang cukup panjang, diawali dengan dibentuknya Komisi Tiga Negara (KTN) yang dibentuk oleh Dewan Keamanan PBB. Dalam KTN, Indonesia dan Belanda masing-masing memilih satu negara sedangkan negara ketiga dipilih oleh kesepakatan kedua negara yang dipilih oleh Indoensia dan Belanda.
Indonesia memilih Australia yang diwakili oleh Richard C. Kirby yang merupakan seorang hakim dari Mahkamah Arbitrase dari Persemakmuran Australia. Sedangkan Belanda memilih Begia yang diwakili oleh Paul van Zeeland seorang mantan Perdana Menteri dan Menteri Luar Negeri Belgia. Sedangkan negara ketiga adalah Amerika Serikat yang diwakili oleh Dr. Frank Graham, Rektor Universitas North Carolina.
Komite Tiga Negara (KTN) terbentuk pada tanggal 18 September 1947 yang juga dikenal dengan nama Committee of Good Offices (Komite Jasa-Jasa Baik). Tugas pokok Komisi Tiga Negara( KTN ) adalah mencari penyelesaian damai terhadap masalah perselisihan antara Indonesia dan Belanda. Untuk itu KTN menawarkan perundingan kepada Indonesia dan Belanda.
Untuk itu, maka Amerika Serikat menawarkan tempat netral sebagai tempat perundingan yang bukan merupakan bagian dari wilayah RI dan juga wilayah Belanda. Tempat yang digunakan sebagai tempat perundingan adalah USS Renville, kapal Amerika serikat yang sedang berlabuh di Tanjung Priok. Sehingga menghasilkan perundingan  yang dikenal dengan perundingan Renville.
Catatan: berdasarkan hukum Internasional, kapal berbendera suatu negara dianggap wilayah negara lain sehingga meskipun USS Renville berlabuh di Jakarta maka dianggap merupakan wilayah Amerika Serikat, bukan wilayah Indonesia. jadi, dianggap sebagai tempat netral oleh kedua belah pihak.
Perundingan Renville dimulai pada tanggal 8 Desember 1947. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Mr. Amir Syarifudin dengan wakil ketua Ali Sastroamidjojo. Delegasi Belanda dipimpin oleh R. Abdul Kadir Widjojoatmodjo  sebagai ketua dan Mr. H.A.L. van Vredenburgh sebagai wakil ketua.
Seperti yang sudah diperkirakan, perundingan Renville menemukan jalan buntu. Pihak Belanda tetap bersikukuh pada tuntutannya sesuai dengan garis von Mook. Tentu saja pihak RI menolak tuntutan tersebut karena pada kenyataannya Belanda hanya berkuasa di kota-kota dan jalan-jalan raya sedangkan TNI menguasai hampir seluruh wilayah pelosok hingga ke pedalaman.
Setelah serangkaian lobi, peserta perundingan akhirnya menerima saran KTN yang intinya adalah :
  1. Segera dikelurakannya perintah penghentian tembak menembak di sepanjang garis van Mook.
  2. Penghentian tembak-menembak segera diikuti dengan perjanjian masalah peletakan senjata dan pembentukan daerah-daerah kosong militer (demiliterisasi)
sejarah perjanjian Renville

Isi Perjanjian Renville


Perundingan terus dilangsungkan hingga tercapai sebuah kesepakatan yang disebut dengan persetujuan Renville. Isi pokok perjanjian Renville antara lain adalah :
  1. RI menyetujui dibentuknya Negara Indonesia Serikat.
  2. Daerah RI yang diduduki Belanda setelah agresi tetap dikuasai Belanda sampai  diselenggarakannya plebisit untuk menjajaki kehendak rakyat.
  3. RI bersedia menarik semua pasukan TNI yang berada di daerah pendudukan Belanda.
  4. Dalam Uni Indonesia Belanda, Negara Indonesia Serikat memiliki kedudukan sederajat dengan Kerajaan Belanda.
Perjanjian Renville ditandatangani pada tanggal 17 Januari 1948, disusul dengan instruksi penghentian tembak-menembak pada tanggal 19 Januari 1948. Isi persetujuan Renville menyebabkan wilayah RI semakin sempit dan diperparah dengan Blokade ekonomi terhadap RI. Akibat dari perjanjian Renville ini, kabinet Amir Syarifudin jatuh dan digantikan dengan kabinet Hatta.
Kabinet Hatta berusaha menaati perundingan  Renville. Tujuannya agar strategi diplomasi masih dapat dijalankan. Dengan demikian dunia internasional masih percaya pada pemerintan RI.
Perjanjian Renville akhirnya berakhir ketika Belanda menggelar aksi polisional yang dikenal dengan nama Agresi militer Belanda II pada tanggal 19 Desember 1948.
Demikianlah penjelasan singkat mengenai sejarah perjanjian Renville atau Persetujuan Renville atau Perundingan Renville. Semoga bermanfaat. 


loading...
Sejarah Perjanjian Renville dan Isi Perjanjian Renville Rating: 4.5 Diposkan Oleh: Chumank Rush